Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Dalam konteks perencanaan daerah sering kali pertumbuhan ekonomi jadi salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan. Hal itu didasarkan pada argumen yang mengatakan apabila suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Jika melihat dokumen perencanaan (RPJMD) Kota Tebing Tinggi dengan mudah kita akan menemui argumen diatas. Pemerintah Kota mengadopsinya dalam dua periode perencanaan yaitu periode 2011 – 2016 dan 2017 – 2022.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam enam tahun terakhir ekonomi Kota Tebing Tinggi tumbuh tinggi. Bahkan, secara rata-rata diatas 5% per tahun. Sektor jasa jadi penyumbang terbesar. Namun pertumbuhan yang tinggi itu ternyata tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara berarti. Malah jumlahnya semakin meningkat bila dibanding di tahun 2011 dengan 2016.
Gambar Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2016
Data diatas juga menggambarkan lemahnya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan tidak selalu secara langsung dapat diandalkan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas mari melihat indeks gini (ukuran standar ketimpangan).
Ketimpangan
Sepanjang periode 2011 – 2016, indeks gini Kota Tebing Tinggi meningkat. Di tahun 2015 bahkan sudah mencapai 0,3982 (rekor tertinggi sejak tahun 2000). Meski nilainya turun kembali pada tahun 2016 namun masih tertinggi diantara kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara. Secara sederhana ketimpangan dapat diartikan kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Peningkatan indeks gini akhir-akhir ini jelas memberi gambaran kalau pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh mayoritas masyarakat. Data pertumbuhan konsumsi (proksi dari pendapatan) juga menunjukkan hal tersebut. Dapat dilihat dari gambar dibawah bagaimana kelompok terkaya mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan berbanding terbalik dengan kelompok 40% termiskin.
Lalu?
Paradigma pertumbuhan baru pemerataan yang diadopsi Pemerintah Kota harus segera diganti. Dalam jangka panjang itu hanya akan membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Keresahan masyarakat akan meningkat dan tingkat kriminal semakin tinggi. Bukan hanya itu, aktivitas ekonomi pun akan terganggu.
Ketimpangan tercipta karena ketidaksetaraan kesempatan. Untuk mengatasinya perlu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat miskin mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. Kebijakan anggaran yang berkeadilan dapat jadi instrumen untuk mendukung hal tersebut.
*Muhammad Affandi
Manajer Program dan Riset
Social Policy Specialist
Comentarios